Direktori Peraturan DJBC
Menjadi Sistem Terlengkap Untuk Browse Peraturan Terkait Dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2010 Tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2010 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Baeang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.011/2010 Tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan yang Diterima atau Diperoleh Masyarakat yang Terkena Luapan Lumpur Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2010 |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.011/2010 Tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pmerintahatas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasioanl untuk Tahun Anggaran 2010 |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2010 Tentang Peraturan Kepabeanan Terhadap Authorized Economic Operator |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010 Tentang Keberatan di bidang kepabeanan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010 Tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.011/2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen KEndaraan Bermotor untuk Tahun Anggaran 2010 |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.011/2010 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Tinta Khusus (Toner) Untuk Tahun Anggaran 2010 |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.011/2010 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Polyester Staple Fiber dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.011/2010 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor H Section dan I Section dari Negara Republik Rakyat Tiongkok |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.011/2010 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 Tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di BIdang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang lain |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.01/2010 Tentang Pedomana Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.05/2010 Tentang Tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggunjawaban dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.011/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2008 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2009 Tentang Perubahan peraturan menteri keuangan nomor 51/PMK.04/2008 tentang tata cara penetapan tarif, nilai pabean dan sanksi administrasi serta penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan CUkai |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |