Direktori Peraturan DJBC
Menjadi Sistem Terlengkap Untuk Browse Peraturan Terkait Dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai Dan/Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengeluaran Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Dan Pemasukan Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.011/2012 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap impor Produk keramik berupa Perangkat Makan, Perangkat Dapur, Peralatan Rumah Tangga lainnya, Dan Peralatan Toilet Dari Republik Rakyat Tiongkok |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.011/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.011/2011 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Tali Kawat Baja (Steel Wire Ropes) Dengan Pos Tarif 7312.10.90.00 |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012 Tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 Tentang Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Dan Pembebasan Cukai |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.04/2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/Pmk.04/2011 Tentang Kawasan Berikat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.04/2011 |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.04/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 /PMK.04/2011Tentang Kawasan Berikat |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 Tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 Tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 Tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/pmk.011/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.04/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi,Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2011 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea masuk dan Cukai atas Barang Perwakilan Negara Asing dan Pejabatnya |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2011 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Berupa Terpal Dari Serat Sintetik Selain A Wning Dan Kerai Matahari |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2011 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Pisang Cavendish Dari Negara Filipina |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.011/2011 Tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK-1l0/PMK.011/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.011/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.011/2011 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Polyester Staple Fiber Dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, Dan Taiwan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.04/2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.04/2009 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.011/2011 Tentang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.011/2011 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka ASEAN-AUSTRALIA-NEWZEALAND FREE TRADE AREA (AANZFTA) |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 Tentang Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 Tentang Kawasan Berikat |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.04/2011 Tentang Gudang Berikat |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.04/2011 Tentang Impor Sementara, penyesuaian kembali Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.04/2007 |