Direktori Peraturan DJBC
Menjadi Sistem Terlengkap Untuk Browse Peraturan Terkait Dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 | Keputusan Dirjen Bea Cukai Nomor 179/BC/2024 Tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) CEISA 4.0 Tahap Ketiga Belas |
| Keputusan Dirjen Bea Cukai Nomor 173/BC/2024 Tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat (Mutual Recognition Arrangement on Authorized Economic Operator) Antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Administrasi Kepabeanan Negara Anggota ASEAN |
| Keputusan Dirjen Bea Cukai Nomor 152/BC/2024 Tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) Ceisa 4.0 Tahap Kedua Belas |
| Keputusan Dirjen Bea Cukai Nomor 124/BC/2024 Tentang Pelaksanaan Piloting Modul Vehicle Declaration (VHD) Pada Tahun 2024 |
| Keputusan Dirjen Bea Cukai Nomor 105/BC/2024 Tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) Ceisa 4.0 Tahap Kesebelas |
| Keputusan Dirjen Bea Cukai Nomor 103/BC/2024 Tentang Pelaksanaan Pemberitahuan Pabean Secara Lisan Oleh Jemaah Haji Tahun 2024 |
| Keputusan Dirjen Bea Cukai Nomor 85/BC/2024 Tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) CEISA 4.0 Tahap Kesepuluh |
| Keputusan Dirjen Bea Cukai Nomor 72/BC/2024 Tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) CEISA 4.0 Tahap Kesembilan |
| Keputusan Dirjen Bea Cukai Nomor 60/BC/2024 Tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) CEISA 4.0 Tahap Kedelapan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2024 Tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) Dari Malaysia Dan Republik Rakyat Tiongkok |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Tata Laksana Pelayanan dan Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu Dalam Daerah Pabean |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bibit Dan Benih Untuk Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pertanian, Peternakan, Atau Perikanan |
| Keputusan Dirjen Bea Cukai Nomor 41/BC/2024 Tentang Pelaksanaan Piloting Modul Impor Barang Bawaan Penumpang - BC 2.2 Dan Modul Ekspor Barang Bawaan Penumpang Untuk Dibawa Kembali - BC 3.4 Pada Tahun 2024 Tahap I |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Peralatan dan Bahan yang Digunakan untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Fasilitas Perpajakan Dan Kepabeanan Di Ibu Kota Nusantara |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 26/KM.4/2024 Tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.04/2021 Tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Pelayanan Segera (Rush Handling) |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 25/KM.4/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Repubilk Indonesia Nomor 21/KM.4/2024 Tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 21/KM.4/2024 Tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar |
| Keputusan Dirjen Bea Cukai Nomor 21/BC/2024 Tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat (Mutual Recognition Arrangement On Authorized Economic Operator) Antara Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dengan The Customs And Excise Department Of The Government Of The Hong Kong Special Administrative Region Of The People’s Republic Of China |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 19/KM.4/2024 Tentang Daftar Barang yang Dilarang Untuk Diekspor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang Untuk Diekspor |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 17/KM.4/2024 Tentang Barang yang Dibatasi Untuk Diimpor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai Dan Barang Lain Yang Dirampas Untuk Negara, Yang Dikuasai Negara, Dan Yang Menjadi Milik Negara |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 16/KM.4/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 9/KM.4/2024 Tentang Penetapan Jenis Satuan Barang Yang Digunakan Dalam Pemberitahuan Pabean Impor |
| Keputusan Dirjen Bea Cukai Nomor 13/BC/2024 Tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat (Mutual Recognition Arrangement On Authorized Economic Operator) Antara Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dengan The Korea Customs Service Of The Republic Of Korea |