Direktori Peraturan DJBC
Menjadi Sistem Terlengkap Untuk Browse Peraturan Terkait Dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.011/2011 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Tali Kawat Baja (Steel Wire Ropes) Dengan Pos Tarif Ex 7312.10.10.00 |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.011/2011 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Tali Kawat Baja (Steel Wire Ropes) Dengan Pos Tarif 7312.10.90.00 |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.01/2011 Tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Keuangan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.011/2011 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Uncoated Writing And Printing Paper Dari Negara Republik Korea |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.011/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 Tentang Batasan Kegiatan Dan Jenis Jasa Kena Pajak Yang Atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.011/2011 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit Curah Di Dalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 2011 |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.011/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/Pmk.04/2007 Tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Oleh Pemerintah Pusat Atau Pemerintah Daerah Yang Ditujukan Untuk Kepentingan Umum |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.011/2011 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah Untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial, Dan Kebudayaan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.011/2011 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhana Di dalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 2011 |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.04/2011 Tentang Tatacara Penagihan Di Bidang Cukai |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.011/2011 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Hot Rolled Coil dari Negara Republik Korea dan Malaysia |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.011/2011 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Eksplorasi Minyak Dan Gas Bumi Serta Kegiatan Usaha Eksplorasipanas Bumi Untuk Tahun Anggaran 2011 |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/M-DAG/PER/7/2011 Tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas barang Ekspor yang Dikenakan Bea keluar |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.011/2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 Tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Dan Pengawasannya |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.011/2011 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 195/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pemberian Imbalan Bunga |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.011/2010 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu untuk Tahun Anggaran 2011 |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2010 Tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2010 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Baeang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.011/2010 Tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan yang Diterima atau Diperoleh Masyarakat yang Terkena Luapan Lumpur Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2010 |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.011/2010 Tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pmerintahatas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasioanl untuk Tahun Anggaran 2010 |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2010 Tentang Peraturan Kepabeanan Terhadap Authorized Economic Operator |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010 Tentang Keberatan di bidang kepabeanan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010 Tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan |