Direktori Peraturan DJBC
Menjadi Sistem Terlengkap Untuk Browse Peraturan Terkait Dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.04/2015 Tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.010/2015 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Partially Oriented Yarn (POY) Dari Negara Malaysia dan Thailand |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2015 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Spin Drawn Yarn (SDY) Dari Negara Malaysia |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.010/2015 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk I dan H Section Dari Baja Paduan Lainnya |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 276/PMK.01/2014 Tentang Pedoman Kearsipan diLingkungan Kementerian Keuangan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.02/2014 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015 |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.011/2014 Tentang Pengenaan bea masuk anti dumping terhadap impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan dari negara Jepang, Republik Korea, Taiwan, Republik Rakyat Tiongkok, dan Republik Sosialis Vietnam |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJBC |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.04/2014 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa bea dan Cukai dan Angka Kreditnya |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.011/2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/.1/PMK.011/2014 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi atau Baja Bukan Paduan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/KMK.08/2014 Tentang Strategi Pengelolaan Utang Negara Tahun 2014-2017 |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2014 Tentang Pejabat Pengganti di Lingkungan Kementerian Keuangan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/KMK.11/2014 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindak Pengamanan Terhadap Impor Produk Benang Kapas Selain Benang Jahit |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.05/2014 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta Pada Kementerian Kesehatan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.011/2014 Tentang Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Tatacara Pemberian Pembebasan Dari Pengenaan PPnBM |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2014 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014 |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.04/2014 Tentang Registrasi Kepabeanan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.01/2014 Tentang Pengadaan Langsung Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Keuangan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.011/2014 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan Yang Disepuh Atau Dilapisi Dengan Timah Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Republik Korea, Dan Taiwan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.011/2013 Tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2013 Tentang Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Skema ASEAN TADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA) Dengan Menggunakan Sistem Sertifikasi Mandiri (Self Certification) |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2013 Tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2013 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor |