Direktori Peraturan DJBC
Menjadi Sistem Terlengkap Untuk Browse Peraturan Terkait Dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.011/2008 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka AC-FTA (ASEAN - China Free Trade Area) |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2008 Tentang Penetapan barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.04/2008 Tentang Tatacara pembayaran dan penyetoran penerimaan negara dalam rangka impor, penerimaan negara dalam rangka ekspor, penerimaan negara atas barang kena cukai dan penerimaan negara yang berasal dari pengenaan denda administrasi atas pengangkutan barang tertentu |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 Tentang Tata cara pemberian, pembekuan, dan pencabutan nomor pokok pengusaha barang kena cukai - NPPBKC untuk pengusaha pabrik dan importir hasil tembakau |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 Tentang Pemberitahuan Pabean |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.011/2008 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan tata kerja Departemen Keuangan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 Tentang Tata cara penetapan tarif, nilai pabean dan sanksi administrasi serta penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan CUkai |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.04/2008 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 399/PMK.04/2008 |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.4/2008 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Pindahan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.011/2008 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Bahan Yang Akan Dirakit Menjadi Kendaraan Bermotor Untuk Tujuan Ekspor |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.011/2007 Tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 Tentang Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.04/2007 Tentang Impor Sementara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.04/2007 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bibit Dan Benih Untuk Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pertanian, Peternakan, Atau Perikanan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.04/2007 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Olahraga Yang Diimpor Oleh Induk Organisasi Olahraga Nasional |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2007 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Peralatan Dan Bahan Yang Digunakan Untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2007 Tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan - PPJK |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2006 Tentang Pedaman Penyusunan Standar Prosedur Operasi (Standar Operating Procedures) Di Lingkungan Departemen Keuangan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 Tentang Modul Penerimaan Negara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2005 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.04/2003 Tentang Tata Laksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 Tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.010/2005 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi Berdasarkan KOntrak Sebelum Berlakunya Undang - Undang Nomor 27 TAHUN 2003 Tentang Panas Bumi |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.04/2005 Tentang Perubahan atas keputusan menteri keuangan nomor 441/KMK.05/1999 tentang penggunaan jaminan tertulis untuk menjamin pembayaran pungutan bea masuk, cukai, denda administrasi dan pajak dalam rangka impor |