Direktori Peraturan DJBC
Menjadi Sistem Terlengkap Untuk Browse Peraturan Terkait Dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan tata kerja Departemen Keuangan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 Tentang Tata cara penetapan tarif, nilai pabean dan sanksi administrasi serta penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan CUkai |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.04/2008 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 399/PMK.04/2008 |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.4/2008 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Pindahan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.011/2008 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Bahan Yang Akan Dirakit Menjadi Kendaraan Bermotor Untuk Tujuan Ekspor |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.011/2007 Tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 Tentang Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.04/2007 Tentang Impor Sementara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.04/2007 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bibit Dan Benih Untuk Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pertanian, Peternakan, Atau Perikanan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.04/2007 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Olahraga Yang Diimpor Oleh Induk Organisasi Olahraga Nasional |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2007 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Peralatan Dan Bahan Yang Digunakan Untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2007 Tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan - PPJK |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2006 Tentang Pedaman Penyusunan Standar Prosedur Operasi (Standar Operating Procedures) Di Lingkungan Departemen Keuangan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 Tentang Modul Penerimaan Negara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2005 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.04/2003 Tentang Tata Laksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 Tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.010/2005 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi Berdasarkan KOntrak Sebelum Berlakunya Undang - Undang Nomor 27 TAHUN 2003 Tentang Panas Bumi |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.04/2005 Tentang Perubahan atas keputusan menteri keuangan nomor 441/KMK.05/1999 tentang penggunaan jaminan tertulis untuk menjamin pembayaran pungutan bea masuk, cukai, denda administrasi dan pajak dalam rangka impor |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2005 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut Atas Impor Barang Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contracts) Minyak Dan Gas Bumi |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 Tentang Jenis barang kena pajak barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 615/PMK.04/2004 Tentang Tata Laksana Impor Sementara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 587/PMK.04/2004 Tentang Perubahan keenam atas keputusan menteri keuangan nomor : 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.04/2004 Tentang Tata laksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi |