Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik, maka diperlukan suatu  proses kinerja unit organisasi di lingkungan Departemen Keuangan yang tertata dengan baik;

Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan negara agar lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, dipandang perlu menstandarkan prosedur operasi setiap kegiatan pada unit organisasi di lingkungan Departemen Keuangan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) di Lingkungan Departemen Keuangan;

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006,
   Tentang Organisasi dan Tata Kerja instansi vertikal di lingkungan Depertemen Keuangan
2. Keputusan Presiden Nomor 20/P/2005,
   Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003,
   Tentang Keuangan Negara
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011,
   Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999,
   Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005,
   Tentang Kedudukan, tugas, fungsi susuna organisasi dan tata kerja kementerian negara republik indonesia
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005,
   Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia