Direktori Peraturan DJBC
Menjadi Sistem Terlengkap Untuk Browse Peraturan Terkait Dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 | Keputusan Menteri Keuangan Nomor 307/KMK.01/2016 Tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Keuangan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2016 Tentang PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA KONTRAK KARYA ATAU PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.04/2016 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penetapan Klasifikasi Barang Impor Sebelum Penyerahan Pemberitahuan Pabean |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.04/2016 Tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 Tentang PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 151/KM.4/2016 Tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.010/2016 Tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 179 /PMK.011/2012 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.010/2016 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.04/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.04/2015 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.04/2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 Tentang Pemungutan Bea Keluar |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.010/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2012 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-Korea Free Trade Area (AKFTA) |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.010/2016 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Polyester Staple Fiber dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2016 Tentang Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) Atas Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.010/2016 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Hot Rolled Plate (HRP) Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura dan Ukraina |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2016 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 /PMK.011/2011 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2670/KM.4/2015 Tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2451/KM.4/2015 Tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1615/KM.4/2015 Tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1406/KM.4/2015 Tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1254/KMK.01/2015 Tentang Tata Naskah Dinas Elektronik |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1167/KM.4/2015 Tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 952/KM.4/2015 Tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 704/KM.4/2015 Tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KM.4/2015 Tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar |