Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 7/BC/2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-13/BC/2021 Tentang Tata Cara Pemberitahuan Dan Pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) Atas Perangkat Telekomunikasi Dalam Pemberitahuan Pabean | |
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KM.4/2023 Tentang Barang Yang Dibatasi Untuk Diimpor Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia Dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 247 Tahun 2022 Tentang Daftar Obat Dan Makanan Yang Dibatasi Pemasukannya Ke Dalam Wilayah Indonesia | |
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 507/KM.04/2022 Tentang Daftar Badan Internasional Yang Mendapatkan Pembebasan Bea Masuk | |
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 Tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022 Tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.010/2022 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) untuk Selandia Baru | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.010/2022 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Regional Comprehenswe Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) Untuk Republik Rakyat Tiongkok | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.010/2022 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) untuk Republik Korea | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2022 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) Untuk Australia | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2022 Tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.04/2022 Tentang Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat Dan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.04/2022 Tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik Dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.04/2022 Tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.04/2022 Tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.010/2022 Tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Polyester Staple Fiber (PSF) Dari India, Republik Rakyat Tiongkok, Dan Taiwan | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.04/2022 Tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.04/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.04/2019 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2022 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.04/2022 Tentang Jaminan dalam rangka Kegiatan Kepabeanan dan Cukai | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.04/2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2022 Tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2022 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia |