Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.04/2014 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa bea dan Cukai dan Angka Kreditnya | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.011/2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar | |
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 142/KM.4/2014 Tentang Penetapan Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/.1/PMK.011/2014 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi atau Baja Bukan Paduan | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/KMK.08/2014 Tentang Strategi Pengelolaan Utang Negara Tahun 2014-2017 | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2014 Tentang Pejabat Pengganti di Lingkungan Kementerian Keuangan | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/KMK.11/2014 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindak Pengamanan Terhadap Impor Produk Benang Kapas Selain Benang Jahit | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.05/2014 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta Pada Kementerian Kesehatan | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.011/2014 Tentang Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Tatacara Pemberian Pembebasan Dari Pengenaan PPnBM | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2014 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014 | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.04/2014 Tentang Registrasi Kepabeanan | |
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KMK.01/2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/KMK.01/2010 Tentang Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure) Layanan Unggulan Kementerian Keuangan | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.01/2014 Tentang Pengadaan Langsung Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Keuangan | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.011/2014 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan Yang Disepuh Atau Dilapisi Dengan Timah Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Republik Korea, Dan Taiwan | |
SE Menteri Keuangan Nomor 1/MK.1/2014 Tentang Tata Cara Pemusnahan Arsip diLingkungan Kementerian Keuangan | |
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2596/KM.4/2013 Tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar | |
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2369/KM.4/2013 Tentang Pentepan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea keluar | |
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2160/KM.4/2013 Tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar | |
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1932/KM.4/2013 Tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Perhitungan Bea Keluar | |
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1719/KM.04/2013 Tentang Harga Patokan Ekspor | |
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1526/KM.4/2013 Tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar | |
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1287/KM.4/2013 Tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar | |
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1168/KM.1/2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Yang Bertautan (Standard Operating Procedures - Link) Kementerian Keuangan | |
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1082/KM.1/2013 Tentang Jadwal Retensi Arsip Substansif Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |