Bahwa dalam rangka memberikan kemudahan fiskal guna meningkatkan investasi di Indonesia dan efisiensi bagi Pengusaha Di Kawasan Berikat, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan  Menteri Keuangan Nomor : 37/KMK.04/2002

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997,
   Tentang Kawasan Berikat

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995,
   Tentang Kepabeanan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996,
   Tentang Tempat Penimbunan Berikat
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983,
   Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983,
   Tentang Pajak Penghasilan
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983,
   Tentang Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak atas penjualan barang mewah