Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2004 Tentang Penanganan gula yang diimpor secara tidak sah | |
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 141/MPP/Kep/3/2002 Tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia | |
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90/KMK.02/2002 Tentang Tata cara pemberian pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas barang perwakilan negara asing dan pejabatnya. | |
Keputusan Dirjen Bea Cukai Nomor 81/BC/1999 Tentang Petunjuk pelaksanaan penetapan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk | |
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 25/KMK.05/1997 Tentang Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Impor | |
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 690/KMK.05/1996 Tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk | |
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 490/KMK.05/1996 Tentang Tatalaksana impor barang penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, kiriman pos dan kiriman melalui perusahaan jasa titipan | |
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 232/KMK.05/1996 Tentang Tata cara pembayaran dan penyetoran bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga dan pajakn dalam rangka impor | |
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 Tentang Perubahan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 1982 tentang pelaksanaan ekspor, impor dan lalu lintas devisa | |
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Pelaksanaan ekspor, impor dan lalu lintas devisa |