Direktori Peraturan DJBC
Menjadi Sistem Terlengkap Untuk Browse Peraturan Terkait Dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 | Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/12/2010 Tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru |
| Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/12/2010 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu |
| Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Persetujuan perdagangan jasa dalam persetujuan kerangka mengenai kerja sama ekonomi menyeluruh antar pemerintah negara-negara ASEAN dan Repulik Korea |
| Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/12/2010 Tentang ketentuan Impor Besi atau Baja |
| Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/12/2010 Tentang Larangan Impor Udang Spesies Tertentu ke Wilayah Republik Indonesia |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 48/BC/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Barang dari Northen Territory Australia ke Daerah Pabean Indonesia selain Pulau Jawa dan Sumatera |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 41/BC/2010 Tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor |
| Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/10/2010 Tentang Ketentuan Impor Barang Jadi oleh Produsen |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 25/BC/2009 Tentang Tentang bentuk dan isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran dan Surat Paksa |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.04/2007 Tentang Impor Sementara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.010/2005 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi Berdasarkan KOntrak Sebelum Berlakunya Undang - Undang Nomor 27 TAHUN 2003 Tentang Panas Bumi |
| Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 5/M-DAG/PER/4/2005 Tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, dan Cakram Optik |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 615/PMK.04/2004 Tentang Tata Laksana Impor Sementara |
| Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2004 Tentang Penanganan gula yang diimpor secara tidak sah |
| Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 141/MPP/Kep/3/2002 Tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90/KMK.02/2002 Tentang Tata cara pemberian pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas barang perwakilan negara asing dan pejabatnya. |
| Keputusan Dirjen Bea Cukai Nomor 81/BC/1999 Tentang Petunjuk pelaksanaan penetapan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 25/KMK.05/1997 Tentang Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Impor |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 690/KMK.05/1996 Tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 490/KMK.05/1996 Tentang Tatalaksana impor barang penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, kiriman pos dan kiriman melalui perusahaan jasa titipan |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 232/KMK.05/1996 Tentang Tata cara pembayaran dan penyetoran bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga dan pajakn dalam rangka impor |
| Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 Tentang Perubahan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 1982 tentang pelaksanaan ekspor, impor dan lalu lintas devisa |
| Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Pelaksanaan ekspor, impor dan lalu lintas devisa |