Direktori Peraturan DJBC
Menjadi Sistem Terlengkap Untuk Browse Peraturan Terkait Dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.04/2022 Tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.04/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 Tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 Tentang Pedoman Layanan lnformasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, dan Tembakau Iris |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.04/2022 Tentang Pemungutan Bea Keluar |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2022 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2022 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar Dalam Rangka Program Percepatan Penyaluran Crude Palm Oil (Cpo), Refined, Bleached And Deodorized Palm Oil (Rbd Palm Oil), Refined, Bleached And Deodorized Palm Olein (Rbd Palm Olein), Dan Used Cooking Oil (Uco) Melalui Ekspor |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.010/2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.04/2022 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.04/2020 tentang Insentif Tambahan Untuk Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat dan/atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Untuk Penanganan Dampak Bencana Penyakit Virus Corona ( Corona Virus Disease 2019 / Covid-19) |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.010/2022 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Perdagangan Preferensial Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Mozambik (Preferential Trade Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Mozambique) |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.010/2022 Tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.010/2022 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Perdagangan Bebas Asean-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok (Asean-Hong Kong, China Free Trade Agreement) |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.010/2022 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Mengenai Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik India (Asean-India Free Trade Area) |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.010/2022 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic Of Indonesia and The Efta States) |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.010/2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership) |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.04/2022 Tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Preferensial Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Mozambik |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.04/2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 Tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.010/2022 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8 (Preferential Trade Agreement among D-8 Member States) |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.010/2022 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA (Comprehensive Economic Partnership Agreement between The Republic of Indonesia and The EFTA States) |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.010/2022 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile (Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Chile) |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.010/2022 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Australia (Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) |