Direktori Peraturan DJBC
Menjadi Sistem Terlengkap Untuk Browse Peraturan Terkait Dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.011/2011 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhana Di dalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 2011 |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.04/2011 Tentang Tatacara Penagihan Di Bidang Cukai |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.011/2011 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Hot Rolled Coil dari Negara Republik Korea dan Malaysia |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.011/2011 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Eksplorasi Minyak Dan Gas Bumi Serta Kegiatan Usaha Eksplorasipanas Bumi Untuk Tahun Anggaran 2011 |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.011/2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 Tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Dan Pengawasannya |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.011/2011 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 195/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pemberian Imbalan Bunga |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2500/KM.4/2010 Tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2258/KM.4/2010 Tentang Penetapan Harga Ekspor unutk Penghitungan Bea Keluar |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 769/KM.1/2010 Tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Kementerian Keuangan |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 585/KMK.05/2010 Tentang Penggunaan Jaminan Bank Untuk Menjamin Pembayaran Pungutan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.011/2010 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu untuk Tahun Anggaran 2011 |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2010 Tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2010 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Baeang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.011/2010 Tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan yang Diterima atau Diperoleh Masyarakat yang Terkena Luapan Lumpur Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2010 |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.011/2010 Tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pmerintahatas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasioanl untuk Tahun Anggaran 2010 |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2010 Tentang Peraturan Kepabeanan Terhadap Authorized Economic Operator |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010 Tentang Keberatan di bidang kepabeanan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010 Tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.011/2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen KEndaraan Bermotor untuk Tahun Anggaran 2010 |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.011/2010 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Tinta Khusus (Toner) Untuk Tahun Anggaran 2010 |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.011/2010 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Polyester Staple Fiber dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.011/2010 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor H Section dan I Section dari Negara Republik Rakyat Tiongkok |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.011/2010 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau |