Direktori Peraturan DJBC
Menjadi Sistem Terlengkap Untuk Browse Peraturan Terkait Dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Expansible Polystyrene |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Ketentuan Kepabeanan atas Impor Barang Pindahan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Nylon Film Dari Republik Rakyat Tiongkok, Thailand, dan Taiwan |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 19/KM.4/2025 Tentang Penundaan Pelaksanaan Pengawasan Ketentuan Pembatasan Impor Dan Ekspor Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KM.4/2025 tentang Barang yang Dibatasi untuk Diimpor dan Diekspor Berdasarkan Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Jenis Komoditas Periksa Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Jenis Komoditas Periksa Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KM.4/2025 Tentang Barang yang Dibatasi untuk Diimpor dan Diekspor Berdasarkan Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Jenis Komoditas Periksa Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Jenis Komoditas Periksa Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 17/KM.4/2025 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/KM.4/2025 Tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Ubin Keramik |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Hot Rolled Plate dari Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Wol Terak (Slag Wool) Dan Wol Bantuan (Rock Woll) |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/KM.4/2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/KM.4/2025 Tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KM.4/2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/KM.4/2025 Tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Perhitungan Bea Keluar |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KM.4/2025 Tentang Daftar Barang yang Dilarang untuk Diekspor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1/KM.4/2025 Tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar |
| Keputusan Dirjen Bea Cukai Nomor 220/BC/2024 Tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) Sistem Informasi Permintaan Retroactive Check dan Pemberitahuan Rejection Atas Bukti Asal Barang Pada CEISA 4.0 |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2024 Tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025 |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2024 Tentang Penagihan Utang Kepabeanan dan Cukai |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114 Tahun 2024 Tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2024 Tentang Pemberitahuan Pabean dalam rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Pinjaman dan/atau Hibah dari Luar Negeri |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.010/2024 Tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk H Section Dan I Section Dari Republik Rakyat Tiongkok |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2024 Tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Ubin Keramik Dari Republik Rakyat Tiongkok |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 67/KM.4/2024 Tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan yang Disepuh atau Dilapisi Dengan Timah dari Republik Rakyat Tiongkok, Republik Korea, dan Taiwan |