Direktori Peraturan DJBC
Menjadi Sistem Terlengkap Untuk Browse Peraturan Terkait Dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2015 Tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.04/2015 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.010/2015 Tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.01/2015 Tentang Penegakan disiplin dalam kaitannya dengan tunjangan khusus pembinaan keuangan negara di lingkungan kementerian keuangan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.04/2015 Tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.010/2015 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Partially Oriented Yarn (POY) Dari Negara Malaysia dan Thailand |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2015 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Spin Drawn Yarn (SDY) Dari Negara Malaysia |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.010/2015 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk I dan H Section Dari Baja Paduan Lainnya |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 276/PMK.01/2014 Tentang Pedoman Kearsipan diLingkungan Kementerian Keuangan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.02/2014 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015 |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.011/2014 Tentang Pengenaan bea masuk anti dumping terhadap impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan dari negara Jepang, Republik Korea, Taiwan, Republik Rakyat Tiongkok, dan Republik Sosialis Vietnam |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJBC |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.04/2014 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa bea dan Cukai dan Angka Kreditnya |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.011/2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/.1/PMK.011/2014 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi atau Baja Bukan Paduan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/KMK.08/2014 Tentang Strategi Pengelolaan Utang Negara Tahun 2014-2017 |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2014 Tentang Pejabat Pengganti di Lingkungan Kementerian Keuangan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/KMK.11/2014 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindak Pengamanan Terhadap Impor Produk Benang Kapas Selain Benang Jahit |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.05/2014 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta Pada Kementerian Kesehatan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.011/2014 Tentang Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Tatacara Pemberian Pembebasan Dari Pengenaan PPnBM |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2014 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014 |