Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2022 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Perdagangan Barang Antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean Trade In Goods Agreement) | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.010/2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2021 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengenaan, Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan, dan Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.010/2022 Tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Lisin, Ester dan Garamnya Untuk Pakan Ternak (Feed Grade) dari Republik Rakyat Tiongkok | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.010/2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Pakaian dan Aksesori Pakaian | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2021 Tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Biaxially Oriented Polyethylene Terephtalate (Bopet) Dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, Dan Thailand | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.010/2019 Tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Spin Drawn Yarn (SDY) Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157 /PMK.010/2021 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kertas Sigaret Dan Kertas Plug Wrap Non-Porous | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.010/2020 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kain | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.010/2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor Produk Polyester Staple Fiber (PSF) dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan Belarusia, Taiwan, dan Thailand | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2022 Tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Hot Rolled Coil Of Other Alloy (HRC Alloy) Dari Republik Rakyat Tiongkok | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.04/2022 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Penetapan Keasalan Barang Yang Akan Diimpor Sebelum Penyerahan Pemberitahuan Pabean | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Preferensi Perdagangan Antar Negara-Negara Anggota D-8 | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.04/2021 Tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Kembali Barang yang Telah Diekspor | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.03/2021 Tentang Tata Cara Pembayaran, Pelunasan, dan Pengadministrasian Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari dan/atau ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2021 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.010/2021 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindak Pengamanan Terhadap Impor Produk Kain | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.04/2021 Tentang PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI DENGAN PELAYANAN SEGERA (RUSH HANDLING |