Bahwa dalam rangka reformasi sistem Kepabeanan Indonesia sehingga pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien, dipandang perlu mengatur kembali tatalaksana pembayaran dan penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor dan Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai Buatan Dalam Negeri dalam Keputusan Menteri Keuangan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Tatalaksana Pembayaran Dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor dan Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai Buatan Dalam Negeri;

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995,
   Tentang Kepabeanan

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995,
   Tentang Kepabeanan
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995,
   Tentang Cukai
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983,
   Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983,
   Tentang Pajak Penghasilan
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983,
   Tentang Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak atas penjualan barang mewah
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997,
   Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak - PNBP
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002,
   Tentang Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Impor
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/1993,
   Tentang Penunjukan Bank Sebagai Bank Persepsi Dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002,
   Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 490/KMK.05/1996,
    Tentang Tatalaksana impor barang penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, kiriman pos dan kiriman melalui perusahaan jasa titipan
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62/KMK.03/2002,
    Tentang Dasar perhitungan, pemungutan dan penyetoran pajak pertambahan nilai atas penyerahan hasil tembakau