Bahwa untuk menjamin kelancaran arus barang dan dokumen, dan melindungi hak-hak/kepentingan negara dalam rangka ekspor serta untuk mendukung pelaksanaan elektronisasi data kepabeanan di bidang ekspor yang berlaku secara internasional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor;

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995,
   Tentang Kepabeanan
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995,
   Tentang Cukai
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983,
   Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983,
   Tentang Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak atas penjualan barang mewah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1996,
   Tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Kepabeanan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982,
   Tentang Pelaksanaan ekspor, impor dan lalu lintas devisa
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997,
   Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak - PNBP
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997,
   Tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
9. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997,
   Tentang Dokumen Perusahaan
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997,
    Tentang Pemberitahuan Pabean
11. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000,
    Tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai baranf dan jasa dan pajak dan pajak penjualan atas barang mewah
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/KMK.05/2000,
    Tentang Perubahan ketiga atas peraturan menteri keuangan nomor 101/kmk.05/1997 tentang pemberitahuan pabean
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 102/KMK.05/1997,
    Tentang Daftar Kode Untuk Pengisian Pemberitahuan Pabean
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 241/KMK.01/1998,
    Tentang Penetapan Tarif Dan Tata Cara Pembayaran Serta Penyetoran Pajak Ekspor Atas Beberapa Komoditi Tertentu
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 335/KMK.017/1998,
    Tentang Tata cara pembayaran dan penyetoran pajak ekspor kelapa sawit, minyak sawit, minyak kelapa dan produk turunannya

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.01/1996,
   Tentang Tatalaksana Kepabeanan di bidang ekspor
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 487/KMK.05/1996,
   Tentang Pemeriksan pabean atas barang ekspor