Bahwa untuk memudahkan pelaksanaan pemungutan Pajak Ekspor kelapa sawit, minyak sawit, minyak kelapa dan produk turunannya, dipandang perlu mengatur kembali tata cara pembayaran dan penyetoran Pajak Ekspor dengan Keputusan Menteri Keuangan.

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995,
   Tentang Kepabeanan
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.01/1996,
   Tentang Tatalaksana Kepabeanan di bidang ekspor
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982,
   Tentang Pelaksanaan ekspor, impor dan lalu lintas devisa
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 487/KMK.05/1996,
   Tentang Pemeriksan pabean atas barang ekspor
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997,
   Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak - PNBP
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997,
   Tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 334/KMK.017/1998,
   Tentang Tata cara pembayaran dan penyetoran pajak ekspor kelapa sawit, minyak sawit, minyak kelapa dan produk turunannya

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 334/KMK.017/1998,
   Tentang Tata cara pembayaran dan penyetoran pajak ekspor kelapa sawit, minyak sawit, minyak kelapa dan produk turunannya