Bahwa peningkatan kelancaran arus barang dan arus dokumen dalam rangka ekspor merupakan tuntutan yang utama bagi peningkatan kegiatan perekonomian;

Bahwa peningkatan kelancaran arus barang dan arus dokumen tersebut tetap memperhatikan hak-hak dan kepentingan negara;

Bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan tata laksana kepabeanan di bidang ekspor dengan Keputusan Menteri Keuangan;

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995,
   Tentang Kepabeanan
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983,
   Tentang Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak atas penjualan barang mewah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1996,
   Tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Kepabeanan
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.013/1992,
   Tentang Penetapan besarnya tarif dan tata cara pembayaran serta penyetoran pajak ekspor dan atau pajak ekspor tambahan
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 487/KMK.05/1996,
   Tentang Pemeriksan pabean atas barang ekspor

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.01/1998,
   Tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.05/1996 Tentang tatalaksana kepabeanan di bidang ekspor