Direktori Peraturan DJBC
Menjadi Sistem Terlengkap Untuk Browse Peraturan Terkait Dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 | Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2684/KM.4/2016 Tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2463/KMK.4/2016 Tentang PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2164/KM.4/2016 Tentang PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1868/KM.4/2016 Tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1868/KMK.04/2016 Tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Perhitungan Bea Keluar |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1630/KM.4/2016 Tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1385/KM.4/2016 Tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1261/KM.4/2016 Tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1002/KM.4/2016 Tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 792/KM.4/2016 Tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 566/KM.4/2016 Tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar |
| Keputusan Dirjen Bea Cukai Nomor 415/BC/2016 Tentang Penetapan Secara Penuh (Mandatory) Penyampaian Dokumen Pemberitahuan Pabean Melalui Sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 345/KM.4/2016 Tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 307/KMK.01/2016 Tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Keuangan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2016 Tentang PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA KONTRAK KARYA ATAU PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.04/2016 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penetapan Klasifikasi Barang Impor Sebelum Penyerahan Pemberitahuan Pabean |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.04/2016 Tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 Tentang PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 151/KM.4/2016 Tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.010/2016 Tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 179 /PMK.011/2012 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.010/2016 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.04/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.04/2015 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara |
| Keputusan Dirjen Bea Cukai Nomor 133/BC/2016 Tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) Sistem Passenger Name Record For Government (PNR GOV) di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.04/2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 Tentang Pemungutan Bea Keluar |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.010/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2012 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-Korea Free Trade Area (AKFTA) |