Direktori Peraturan DJBC
Menjadi Sistem Terlengkap Untuk Browse Peraturan Terkait Dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 
BROWSE BERDASARKAN
|
|
|
 
TAG PERATURAN
 
 
Posisi Anda : Browse Hal
TAMBAHKAN FILTER
HASIL UNTUK KAWASAN BERIKAT
Of 21 Row
Page
Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 14/BC/2016
Tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor Dari Tempat Penimbunan Berikat Untuk Diimpor Untuk Dipakai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015
Tentang Pusat Logistik Berikat
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013
Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 Tentang Kawasan Berikat
Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 35/BC/2013
Tentang Kawasan Berikat
Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 20/BC/2013
Tentang Penggunaan Profil Risiko Dalam Pelayanan di Tempat Penimbunan Berikat
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.04/2012
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/Pmk.04/2011 Tentang Kawasan Berikat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.04/2011
Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 17/BC/2012
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-57/BC/2011 Tentang Kawasan Berikat
Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 2/BC/2012
Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER- 57/BC/2011 Tentang Kawasan Berikat
Surat Direktur Jenderal Nomor 577/BC/2011
Tentang Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Terhadap Kawasan Berikat yang Melakukan Kegiatan Pengolahan Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.04/2011
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 /PMK.04/2011Tentang Kawasan Berikat
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011
Tentang Kawasan Berikat
Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 57/BC/2011
Tentang Kawasan Berikat
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 587/PMK.04/2004
Tentang Perubahan keenam atas keputusan menteri keuangan nomor : 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat
SE Dirjen Bea Cukai Nomor 3/BC/2003
Tentang Penegasan pengertian barang modal dan peralatan/peralatan pabrik sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan menteri keuangan nomor 291/kmk.05/1997 tentang kawasan berikat
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.05/2000
Tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No. 291/KMK.05/1997
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 349/KMK.01/1999
Tentang Perubahan keputusan menteri keuangan nomor 219/KMK.05/1997 tentang kawasan berikat sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan menteri keuangan nomor 292/KMK.01/1998
SE Dirjen Bea Cukai Nomor 16/BC/1999
Tentang Penetapan Kawasan Berikat kepada perusahaan yang telah mendapatkan izin kawasan berikat dan entrepot dan entrepot produksi untuk tujuan ekspor (epte) sebelum berlakunya keputusan menteri keuangan nomor 192/KMK.05/1997 tanggal 26 Juni 1997
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 292/KMK.01/1998
Tentang Perubahan keputusan menteri keuangan nomor 291/KMK.05/1997 tentang kawasan berikat sebagaimana telah disempurnakan dengan keputusan menteri keuangan nomor 547/KMK.01/1997
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.01/1997
Tentang Penyempurnaan keputusan menteri keuangan nomor 291/KMK.05/1997
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997
Tentang Kawasan Berikat
Keputusan Dirjen Bea Cukai Nomor 63/BC/1997
Tentang Tatacara pendirian dan tatalaksanan pemasukan dan pemasukan barang ke dan dari kawasan berikat
Of 21 Row
Page
 
Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai
Copyright © 2011
Tampilan terbaik menggunakan Mozilla Firefox versi 3.6 atau yang lebih baru.