Direktori Peraturan DJBC
Menjadi Sistem Terlengkap Untuk Browse Peraturan Terkait Dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 
BROWSE BERDASARKAN
|
|
|
 
TAG PERATURAN
 
 
Posisi Anda : Home
TAMBAHKAN FILTER
SELAMAT DATANG ...

Terimakasih telah menggunakan Sistem Direktori Peraturan Bea dan Cukai. Anda dapat pencarian peraturan yang terkait dengan Bea dan Cukai. Mulai dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan dan seterusnya sampai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea Cukai, serta peraturan dari instansi lain yang terkait dengan DJBC.

Untuk lebih mudah dalam menggunakan sistem browse peraturan ini, silahkan baca petunjuk penggunaan sistem ini dengan mendownload Petunjuk Penggunaan Direktori Peraturan DJBC

FITUR BARU
  • Regulation Link
    Adalah sebuah mekanisme penyajian informasi sebuah peraturan dimana dari sebuah peraturan dapat diketahui link apa saja terhadap peraturan lain, seperti mengubah atau telah diubah, menghapus, mengingat dan lainnya.

    Fitur ini akan memudahkan kita dalam mencari hubungan sebuah peraturan dengan peraturan lainnya.

  • Tag Searching
    Yaitu kita bisa menemukan sebuah atau beberapa peraturan berdasarkan sebuah tag atau kata kunci. Kata kunci ini adalah kata-kata yang banyak terdapat dalam sebuah peraturan.

    Untuk menggunakannya, kita tinggal mengklik pada daftar tag peraturan dalam sistem ini, otomatis akan ditampilkan daftar peraturan yang relevan dengan tag yang dipilih.

Selamat Menggunakan ...

PENTING UNTUK DIKETAHUI SEKARANG ...

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.11/2013
Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka Asean-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA).

Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka Asean-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)

PERATURAN BARU DITAMBAHKAN ...
  1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2025
    Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor
  2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2025
    Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor
  3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.4/2025
    Tentang Daftar Barang Yang Dibatasi Untuk Diekspor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Ekspor
  4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KM.4/2025
    Tentang Daftar Barang yang Dilarang untuk Diekspor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor
  5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KM.4/2025
    Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/KM.4/2025 Tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Perhitungan Bea Keluar
  6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/KM.4/2025
    Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/KM.4/2025 Tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21 Tahun 2025
    Tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Nylon Film Dari Republik Rakyat Tiongkok, Thailand, dan Taiwan
  8. Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 4/BC/2025
    Tentang Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2024
    Tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025
  10. Keputusan Dirjen Bea Cukai Nomor 173/BC/2025
    Tentang Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-173/BC/2024 Tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat (Mutual Recognition Arrangement On Authorized Economic Operator) Antara Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dengan Administrasi Kepabeanan Negara Anggota ASEAN
INFORMASI !

Sistem ini masih dalam tahap update database peraturan, jika Anda mencari sebuah peraturan dan tidak menemukan hasil, kami masih dalam proses pengisian data dan secepatnya akan kami lengkapi.

Saat ini kami memiliki 1455 item peraturan dalam sistem ini. Kami akan terus mengupdate database peraturan ini agar semakin lengkap untuk Anda.

Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai
Copyright © 2011
Tampilan terbaik menggunakan Mozilla Firefox versi 3.6 atau yang lebih baru.