Direktori Peraturan DJBC
Menjadi Sistem Terlengkap Untuk Browse Peraturan Terkait Dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 | Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 13/BC/2021 Tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran International Mobile Equipment Indentity (IMEI) Atas Perangkat Telekomunikasi Dalam Pemberitahuan Pabean |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Pengadaan Vaksin dalam Rangka Penaganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2020 Tentang Tatacara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2020 Tentang Pembongkaran Dan Penimbunan Barang Impor |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.010/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 9/BC/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor |
| SE Dirjen Bea Cukai Nomor 7/BC/2020 Tentang Pedoman Penelitian Importasi Barang yang Menggunakan Skema Tarif Bea Masuk Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional (Tarif Preferensi) Sebagai Dampak Pandemi Virus Corona (COVID-19) |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 5/BC/2020 Tentang Tatacara Pemberitahan dan Pedaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) atas Perangkat Telekomunikasi dalam Pemberitahuan Pabean |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 2/BC/2020 Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR BARANG KIRIMAN |
| SE Dirjen Bea Cukai Nomor 1/BC/2020 Tentang Pemberlakuan dan Pedoman Penelitian Pertukaran Data Elektronik Surat Keterangan Asal untuk Memfasilitasi Penerapan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-KOREA (E-FORM AK) |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.010/2019 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara terhadap Impor Produk Tirai (Termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.010/2019 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara terhadap Impor Produk Kain |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.010/2019 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara terhadap Impor Produk Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.010/2019 Tentang PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK SPIN DRAWN YARN (SDY) DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.010/2019 Tentang PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK POLYESTER STAPLE FIBER (PSF) DARI NEGARA INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN TAIWAN |
| Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 111/PMK.010/2019 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk Hot Rolled Plate (HRP) Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura dan Ukraina |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.010/2019 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komperhensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 11/BC/2019 Tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menengah |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 9/BC/2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1418/KM.4/2018 Tentang DAFTAR BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIIMPOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN TATA NIAGA IMPOR ALAT KESEHATAN, ALAT KESEHATAN DIASNOGTIK IN VITRO, DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA JO KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.01.07/MENKES/234/2018 TENTANG DAFTAR ALAT KESEHATAN, ALAT KESEHATAN DIASNOGTIK IN VITRO, DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA IMPOR YANG PENGAWASANNYA DILAKUKAN DALAM KAWASAN PABEAN (BORDER) DAN DI LUAR KAWASAN PABEAN (POST BORDER) |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.010/2018 Tentang PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN YANG DISEPUH ATAU DILAPISI DENGAN TIMAH DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, REPUBLIK KOREA, DAN TAIWAN |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.04/2018 Tentang TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN PETUNJUK MENGENAI CARA PENGHITUNGAN NILAI PABEAN BERUPA PERLAKUAN BIAYA DAN/ATAU NILAI TERHADAP BARANG YANG AKAN DIIMPOR SEBELUM PENYERAHAN PEMBERITAHUAN PABEAN (VALUATION ADVICE) |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.010/2018 Tentang PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK UBIN DAN KERAMIK |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 34/PMK.010/2017 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN |