Direktori Peraturan DJBC - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

BROWSE BERDASARKAN

	Undang-undang
	Peraturan Pemerintah
	Peraturan Presiden
	Keputusan Presiden
	Instruksi Presiden
	Keputusan Menteri Keuangan
	Peraturan Menteri Keuangan
	SE Menteri Keuangan
	Keputusan Dirjen Bea Cukai
	Peraturan Dirjen Bea Cukai
	SE Dirjen Bea Cukai
	Peraturan Menteri Perdagangan
	Peraturan Menteri Perindustrian
	Surat Direktur Jenderal
	Peraturan Instansi Lain

TAG PERATURAN

sigaret klembak kemenyan

sigaret kretek mesin

sigaret kretek tangan

tempat penjual eceran

Posisi Anda : Home

TAMBAHKAN FILTER

SELAMAT DATANG ...

Terimakasih telah menggunakan Sistem Direktori Peraturan Bea dan Cukai. Anda dapat pencarian peraturan yang terkait dengan Bea dan Cukai. Mulai dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan dan seterusnya sampai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea Cukai, serta peraturan dari instansi lain yang terkait dengan DJBC.

Untuk lebih mudah dalam menggunakan sistem browse peraturan ini, silahkan baca petunjuk penggunaan sistem ini dengan mendownload Petunjuk Penggunaan Direktori Peraturan DJBC

FITUR BARU

Regulation Link
Adalah sebuah mekanisme penyajian informasi sebuah peraturan dimana dari sebuah peraturan dapat diketahui link apa saja terhadap peraturan lain, seperti mengubah atau telah diubah, menghapus, mengingat dan lainnya.

Fitur ini akan memudahkan kita dalam mencari hubungan sebuah peraturan dengan peraturan lainnya.
Tag Searching
Yaitu kita bisa menemukan sebuah atau beberapa peraturan berdasarkan sebuah tag atau kata kunci. Kata kunci ini adalah kata-kata yang banyak terdapat dalam sebuah peraturan.

Untuk menggunakannya, kita tinggal mengklik pada daftar tag peraturan dalam sistem ini, otomatis akan ditampilkan daftar peraturan yang relevan dengan tag yang dipilih.

Selamat Menggunakan ...

PENTING UNTUK DIKETAHUI SEKARANG ...

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.11/2013
Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka Asean-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA).

Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka Asean-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)

PERATURAN BARU DITAMBAHKAN ...

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/MK/BC/2025
Tentang Barang yang Dibatasi untuk Diimpor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang
Keputusan Dirjen Bea Cukai Nomor 189/BC/2025
Tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Keputusan Dirjen Bea Cukai Nomor 188/BC/2025
Tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-97/BC/2025 Tentang Penerapan E-Seal Dalam Rangka Pengangkutan Barang Impor dan/atau Ekspor
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 39/KM.4/2025
Tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Perhitungan Bea Keluar
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KM.4/2025
Tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2025
Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/KM.4/2025
Tentang Barang yang Dibatasi untuk Diimpor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 9/KM.4/2025
Tentang Penundaan Pelaksanaan Pengawasan Ketentuan Pembatasan Impor Dan Ekspor Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KM.4/2025 tentang Barang yang Dibatasi untuk Diimpor dan Diekspor Berdasarkan Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Jenis Komoditas Periksa Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Jenis Komoditas Periksa Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 37/KM.4/2025
Tentang Barang yang Dibatasi untuk Diimpor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 33/KM.4/2025
Tentang Barang yang Dibatasi untuk Diimpor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang

INFORMASI !

Sistem ini masih dalam tahap update database peraturan, jika Anda mencari sebuah peraturan dan tidak menemukan hasil, kami masih dalam proses pengisian data dan secepatnya akan kami lengkapi.

Saat ini kami memiliki 1492 item peraturan dalam sistem ini. Kami akan terus mengupdate database peraturan ini agar semakin lengkap untuk Anda.

	Tata Naskah Dinas
	Kepabeanan
	Cukai
	Impor
	Ekspor
	Manifes
	Registrasi
	Organisasi dan Tata Laksana
	Kepegawaian
	Sistem Aplikasi Pelayanan
	Jaminan
	Piutang
	Nilai Pabean
	Pembebasan Bea Masuk
	Pertambangan
	Tempat Penimbunan Berikat
	Gudang Berikat
	Kawasan Berikat
	Audit
	KITE
	Administrasi
	Keberatan
	Pasal Modal
	Perpajakan
	Kawasan Perdagangan Bebas
	Mata Uang
	Hubungan Internasional
	Perbendaharaan
	Penerimaan Negara
	TPS Online
	Pemerintahan
	Keuangan Negara
	Tarif
	Minyak Dan Gas Bumi
	SNI
	Imbalan Bunga
	Kepatuhan Internal
	Bea Masuk Tindakan Pengamanan
	Lain-lain
	Kearsipan

	2063
	2025
	2024
	2023
	2022
	2021
	2020
	2019
	2018
	2017

	2016
	2015
	2014
	2013
	2012
	2011
	2010
	2009
	2008
	2007

	2006
	2005
	2004
	2003
	2002
	2001
	2000
	1999
	1998
	1997

	1996
	1995
	1994
	1993
	1992
	1991
	1989
	1985
	1983
	1982

	DPR
	Presiden
	Presiden Persetujuan DPR
	Menteri Keuangan
	Direktur Jenderal Bea dan Cukai
	Menteri Kesehatan RI
	Menteri Perdagangan
	Menteri Perindustrian
	Direktur Jenderal di Kementerian Keuangan