Direktori Peraturan DJBC
Menjadi Sistem Terlengkap Untuk Browse Peraturan Terkait Dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.04/2021 Tentang PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI DENGAN PELAYANAN SEGERA (RUSH HANDLING |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.04/2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengeriai Suatu Kemitraan Ekonomi |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.04/2021 Tentang TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA PALESTINA TENTANG FASILITASI PERDAGANGAN UNTUK PRODUK TERTENTU YANG BERASAL DARI WILAYAH PALESTINA |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.04/2021 Tentang TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI MENYELURUH ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN JEPANG |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 20/BC/2021 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pemberitahuan Pabean Impor yang Menggunakan Mekanisme Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) Berdasarkan Temuan Pejabat Bea dan Cukai |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 13/BC/2021 Tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran International Mobile Equipment Indentity (IMEI) Atas Perangkat Telekomunikasi Dalam Pemberitahuan Pabean |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Pengadaan Vaksin dalam Rangka Penaganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2020 Tentang Tatacara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2020 Tentang Pembongkaran Dan Penimbunan Barang Impor |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.010/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 9/BC/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor |
| SE Dirjen Bea Cukai Nomor 7/BC/2020 Tentang Pedoman Penelitian Importasi Barang yang Menggunakan Skema Tarif Bea Masuk Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional (Tarif Preferensi) Sebagai Dampak Pandemi Virus Corona (COVID-19) |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 5/BC/2020 Tentang Tatacara Pemberitahan dan Pedaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) atas Perangkat Telekomunikasi dalam Pemberitahuan Pabean |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 2/BC/2020 Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR BARANG KIRIMAN |
| SE Dirjen Bea Cukai Nomor 1/BC/2020 Tentang Pemberlakuan dan Pedoman Penelitian Pertukaran Data Elektronik Surat Keterangan Asal untuk Memfasilitasi Penerapan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-KOREA (E-FORM AK) |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.010/2019 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara terhadap Impor Produk Tirai (Termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.010/2019 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara terhadap Impor Produk Kain |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.010/2019 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara terhadap Impor Produk Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.010/2019 Tentang PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK SPIN DRAWN YARN (SDY) DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.010/2019 Tentang PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK POLYESTER STAPLE FIBER (PSF) DARI NEGARA INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN TAIWAN |
| Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 111/PMK.010/2019 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk Hot Rolled Plate (HRP) Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura dan Ukraina |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.010/2019 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komperhensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 11/BC/2019 Tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menengah |