Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaa Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan sistern penerimaan dan pengeluaran kas negara;

Bahwa dalam rangka menyempurnakan penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan negara, diperlukan suatu sistem penerimaan dan anggaran negara terpadu yang diantaranya mencakup modul penerimaan negara;

Bahwa dengan adanya perkembangan teknologi informasi dimungkinkan seluruh penerimaan negara disajikan secara rea time melalui jaringan sistem infomasi yang terhubung secara on-line dengan Bank Persepsi, Bank Devisa Persepsi, dan Pos Persepsi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas perlu menetapkan peraturan
Menteri Keuangan tentang Modul Penerimaan Negara;

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004,
   Tentang Perbendaharaan Negara

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995,
   Tentang Kepabeanan
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995,
   Tentang Cukai
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983,
   Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983,
   Tentang Pajak Penghasilan
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983,
   Tentang Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak atas penjualan barang mewah
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004,
   Tentang Perbendaharaan Negara
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003,
   Tentang Keuangan Negara
8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997,
   Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak - PNBP