Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada importir khususnya menyangkut penggunaan jaminan tertulis, dipandang perlu melakukan perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 441/KMK.05/1999 tentang Penggunaan Jaminan Tertulis Untuk Menjamin Pembayaran Pungutan Bea Masuk, Cukai, Denda Admistrasi, Dan Pajak Dalam Rangka Impor;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 441/KMK.05/1999 Tentang Penggunaan Jaminan Tertulis Untuk Menjamin Pembayaran Pungutan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Dan Pajak Dalam Rangka Impor;

1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997,
   Tentang Penagihan pajak dengan surat paksa
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995,
   Tentang Kepabeanan
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995,
   Tentang Cukai
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983,
   Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983,
   Tentang Pajak Penghasilan
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983,
   Tentang Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak atas penjualan barang mewah
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004,
   Tentang Perbendaharaan Negara
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003,
   Tentang Keuangan Negara
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000,
   Tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai baranf dan jasa dan pajak dan pajak penjualan atas barang mewah
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 234/KMK.05/1996,
    Tentang Tata Cara Penagihan Piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga dan Pajak Dalam Rangka Impor
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.04/2003,
    Tentang Tata cara pembayaran dan penyetoran penerimaan negara dalam rangka impor dan penerimaan negara atas barang kena cukai buatan dalam negeri

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 441/KMK.05/1999,
   Tentang Penggunaan Jaminan Tertulis Untuk Menjamin Pembayaran Pungutan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor