Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat, dipandang perlu untuk mengatur ketentuan tentang Tempat Penimbunan Berikat berupa Kawasan Berikat dengan Keputusan Menteri Keuangan.

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995,
   Tentang Kepabeanan
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995,
   Tentang Cukai
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996,
   Tentang Tempat Penimbunan Berikat
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983,
   Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983,
   Tentang Pajak Penghasilan
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983,
   Tentang Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak atas penjualan barang mewah
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.01/1996,
   Tentang Tatalaksana Kepabeanan di bidang ekspor
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 25/KMK.05/1997,
   Tentang Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Impor

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.01/1997,
   Tentang Penyempurnaan keputusan menteri keuangan nomor 291/KMK.05/1997
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 292/KMK.01/1998,
   Tentang Perubahan keputusan menteri keuangan nomor 291/KMK.05/1997 tentang kawasan berikat sebagaimana telah disempurnakan dengan keputusan menteri keuangan nomor 547/KMK.01/1997
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 349/KMK.01/1999,
   Tentang Perubahan keputusan menteri keuangan nomor 219/KMK.05/1997 tentang kawasan berikat sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan menteri keuangan nomor 292/KMK.01/1998
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.05/2000,
   Tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No. 291/KMK.05/1997