Bahwa guna pemenuhan Kewajiban Pabean yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, diperlukan Pemberitahuan Pabean ;

Bahwa untuk kemudahan dan tertib administrasi dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan tentang bentuk, isi, dan penanganan Pemberitahuan Pabean dengan Keputusan Menteri Keuangan.

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995,
   Tentang Kepabeanan
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995,
   Tentang Cukai
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996,
   Tentang Tempat Penimbunan Berikat
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983,
   Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983,
   Tentang Pajak Penghasilan
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983,
   Tentang Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak atas penjualan barang mewah
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.01/1996,
   Tentang Tatalaksana Kepabeanan di bidang ekspor
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 25/KMK.05/1997,
   Tentang Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Impor
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 490/KMK.05/1996,
   Tentang Tatalaksana impor barang penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, kiriman pos dan kiriman melalui perusahaan jasa titipan

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/KMK.05/2000,
   Tentang Perubahan ketiga atas peraturan menteri keuangan nomor 101/kmk.05/1997 tentang pemberitahuan pabean
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2000,
   Tentang Perubahan kedua atas keputusan menteri Keuangan Nomor 101/kmk.05/1997 tentang pemberitahuan pabean
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.05/1998,
   Tentang Penyempurnaan Formulir Pemberitahuan Pabean atas Impor Barang Penumpang Atau Awak Sarana Pengangkut (BC.2.2) Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 Tanggal 10 Maret 1997