Dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Bidang Penerimaan negara, fasilitasi perdagangan, perlindungan dan dukungan industri, perlindungan masyarakat, pelayanan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai, efektifitas, citra organisasi guna mewujudkan good governance, perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009,
   Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010,
   Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006,
   Tentang Organisasi dan Tata Kerja instansi vertikal di lingkungan Depertemen Keuangan
4. Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 39/BC/2008,
   Tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara dalam rangka Impor, penerimaan negera dalam rangka ekspor, penerimaan negara atas barang kena cukai dan penerimaan negara yang berasal dari pengenaan denda admiministrasi atas pengangkutan barang tertentu
5. Keputusan Presiden Nomor 56/P/2010,
   Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan periode 2009-2014
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009,
   Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010,
   Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009,
   Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai