Bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bidang penerimaan negara, fasilitasi perdagangan, perlindungan dan dukungan industri, perlindungan masyarakat, pelayanan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai, efektifitas, dan citra organisasi guna mewujudkan good governance pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dipandang perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Peraturan Menteri Keuangan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006,
   Tentang Organisasi dan Tata Kerja instansi vertikal di lingkungan Depertemen Keuangan
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995,
   Tentang Kepabeanan
3. Keputusan Presiden Nomor 20/P/2005,
   Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011,
   Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005,
   Tentang Kedudukan, tugas, fungsi susuna organisasi dan tata kerja kementerian negara republik indonesia