Direktori Peraturan DJBC
Menjadi Sistem Terlengkap Untuk Browse Peraturan Terkait Dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 | Keputusan Menteri Keuangan Nomor 932/KM.4/2020 Tentang PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 927/KM.4/2020 Tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 924/KM.4/2020 Tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 923/KM.4/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 919/KM.4/2020 Tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 919/KM.4/2020 Tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 918/KM.4/2020 Tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 861/KM.4/2020 Tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 808/KM.4/2020 Tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 743/KM.4/2020 Tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 686/KM.4/2020 Tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KM.4/2020 Tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.4/2020 Tentang PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR |
| Keputusan Dirjen Bea Cukai Nomor 198/BC/2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2020-2024 |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Pengadaan Vaksin dalam Rangka Penaganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 177/KM.4/2020 Tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2020 Tentang Tatacara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN |
| Keputusan Dirjen Bea Cukai Nomor 113/BC/2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Bersama antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2020 Tentang Kawasan Pabean Dan Tempat Penimbunan Sementara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2020 Tentang Pembongkaran Dan Penimbunan Barang Impor |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.04/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.04/2017 Tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut,Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut Dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.04/2020 Tentang TATA CARA PENYERAHAN SURAT KETERANGAN ASAL ATAU INVOICE DECLARATION BESERTA DOKUMEN PELENGKAP PABEAN PENELITIAN SURAT KETERANGAN ASAL DALAM RANGKA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN INTERNASIONAL SELAMA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.04/2020 Tentang INSENTIF TAMBAHAN UNTUK PERUSAHAAN PENERIMA FASILITAS KAWASAN BERIKAT DAN/ATAU KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR UNTUK PENANGANAN DAMPAK BENCANA PENYAKIT VIRUS CORONA (CORONA VIRUS DISEASE 2019/ COVID-19) |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.04/2020 Tentang Perlakuan Kepabeanan Atas Selisih Berat dan/atau Volume Barang Impor Dalam Bentuk Curah dan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar Dalam Bentuk Curah |
| SE Dirjen Bea Cukai Nomor 21/BC/2020 Tentang PEMBERLAKUAN DAN TATA CARA PENELITIAN ATAS PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK MEMFASILITASI PENERAPAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI DAN PERSETUJUAN TERTENTU ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (SKA E-FORM E) |