Direktori Peraturan DJBC
Menjadi Sistem Terlengkap Untuk Browse Peraturan Terkait Dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 | Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/kmk.09/1993 Tentang Pengurusan Piutang Negara |
| Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan |
| Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 11 tahun 1994 |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 648/KMK.04/1994 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 234/KMK.05/1996 Tentang Tata Cara Penagihan Piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga dan Pajak Dalam Rangka Impor |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 457/KMK.05/1997 Tentang Penggunaan Jaminan Tunai untuk Menjamin Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 461/KMK.05/1997 Tentang Penggunaan Customs Bond Sebagai Jaminan Pembayaran Pungutan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Pajak Dalam Rangka Impor |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 147/KMK.04/1998 Tentang Penunjukan pejabat untuk penagihan pajak pusat, tata cara dan jadwal waktu pelaksanaan penagihan pajak |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 241/KMK.01/1998 Tentang Penetapan Tarif Dan Tata Cara Pembayaran Serta Penyetoran Pajak Ekspor Atas Beberapa Komoditi Tertentu |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 242/KMK.01/1998 Tentang Penetapan Besarnya Tarif Pajak Ekspor Minyak Sawit/Minyak Kelapa dan Produk Turunannya |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 334/KMK.017/1998 Tentang Tata cara pembayaran dan penyetoran pajak ekspor kelapa sawit, minyak sawit, minyak kelapa dan produk turunannya |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 208/KMK.01/1999 Tentang Perubahan keputusan menteri keuangan nomor 461/KMK.05/1997 tentang penggunaan customs bond sebagai jaminan untuk pembayaran pungutan bea masuk, cukai, denda administrasi, dan pajak dalam rangka impor |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 441/KMK.05/1999 Tentang Penggunaan Jaminan Tertulis Untuk Menjamin Pembayaran Pungutan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor |
| Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan ketiga atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan |
| Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai baranf dan jasa dan pajak dan pajak penjualan atas barang mewah |
| Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa |
| Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 406/KMK.04/2000 Tentang Dasar Perhitungan, Pemungutan, Dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri Atau Impor Hasul Tembakau Buatan Luar Negeri |
| Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.04/2005 Tentang Perubahan atas keputusan menteri keuangan nomor 441/KMK.05/1999 tentang penggunaan jaminan tertulis untuk menjamin pembayaran pungutan bea masuk, cukai, denda administrasi dan pajak dalam rangka impor |
| Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 Tentang Pungutan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu |
| Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Undang-undang nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan |
| Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 5 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi undang-undang |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 25/BC/2009 Tentang Tentang bentuk dan isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran dan Surat Paksa |