Direktori Peraturan DJBC
Menjadi Sistem Terlengkap Untuk Browse Peraturan Terkait Dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 | Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam |
| Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan Dan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan/Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Dan/Atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu Dari Luar Daerah Pabean |
| Peraturan Pemerintah Nomor 85/TAHUN/2015 Tentang Tempat Penimbunan Berikat |
| Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2013 tentang barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM |
| Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan |
| Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan Perdagangan |
| Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tempat Penimbunan Berikat |
| Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 Tentang Nomor Pokok Pengusah Barang Kena Cukai - NPPBKC |
| Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah |
| Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor |
| Peraturan Pemerintah Nomor 11/TAHUN/2008 Tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor |
| Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 Tentang Pungutan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu |
| Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Perlakuan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone)daerah industri Pulau Batam. |
| Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil - PNS |
| Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah |
| Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 |
| Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa |
| Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural |
| Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Pengeluaran Atau Pemasukan Mata Uang Rupiah dari atau ke dalam wilayah Republik Indonesia |
| Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 33 tahun 1996 tentang tempat penimbunan berikat |
| Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak |
| Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 Tentang Tempat Penimbunan Berikat |
| Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1996 Tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Kepabeanan |
| Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 11 tahun 1994 |
| Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 Tentang Perubahan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 1982 tentang pelaksanaan ekspor, impor dan lalu lintas devisa |