Keputusan Menteri Keuangan Nomor 507/KM.04/2022 Tentang Daftar Badan Internasional Yang Mendapatkan Pembebasan Bea Masuk | |
Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 10/BC/2022 Tentang Tata Laksana Pemotongan Kuota Barang Impor yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk atau Bea Masuk Ditanggung Pemerintah | |
Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 4/BC/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Kembali Barang yang Telah Diekspor | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.04/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor | |
Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 4/BC/2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160/PMK.04/2018 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2018 Tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor | |
Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 36/BC/2017 Tentang Tata Cara Pemindahtanganan atas Mesin dan/atau Barang dan Bahan yang Menggunakan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Bagi Perusahaan Industri di Kawasan Industri dan Perusahaan di Kawasan Industri | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2016 Tentang PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA KONTRAK KARYA ATAU PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA | |
Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 24/BC/2016 Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK SERTA PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA | |
Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 23/BC/2016 Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI SERTA PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS IMPOR BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING BESERTA PARA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA | |
Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 15/BC/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2012 Tentang Tata Cara Pemindahtanganan dan Penyelesaian Kewajiban Pabean atas Mesin dan/ atau Barang dan Bahan yang Diimpor dengan Menggunakan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dalam Rangka Penanaman Modal | |
Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 22/BC/2013 Tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal dalam Rangka Pembangunan dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum | |
Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 21/BC/2012 Tentang Tata Cara Pemindahtanganan dan Penyelesaian Kewajiban Pabean atas Mesin dan/ atau Barang dan Bahan yang Diimpor dengan Menggunakan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dalam Rangka Penanaman Modal | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal | |
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.011/2008 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.4/2008 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Pindahan | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.011/2008 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Bahan Yang Akan Dirakit Menjadi Kendaraan Bermotor Untuk Tujuan Ekspor | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.04/2007 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bibit Dan Benih Untuk Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pertanian, Peternakan, Atau Perikanan | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.04/2007 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Olahraga Yang Diimpor Oleh Induk Organisasi Olahraga Nasional | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2007 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Peralatan Dan Bahan Yang Digunakan Untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan |