Direktori Peraturan DJBC
Menjadi Sistem Terlengkap Untuk Browse Peraturan Terkait Dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 | Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 8/BC/2015 Tentang Bentuk dan isi surat penetapan, surat keputusan, surat teguran, dan surat paksa |
| SE Dirjen Bea Cukai Nomor 8/BC/2015 Tentang Gratifikasi Dalam Rangka Hari Raya Idul Fitri 1436 H |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 3/BC/2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Anjing Pelacak di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 1/BC/2015 Tentang Tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa guna kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri sektor tertentu tahun anggaran 2015 |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.011/2014 Tentang Pengenaan bea masuk anti dumping terhadap impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan dari negara Jepang, Republik Korea, Taiwan, Republik Rakyat Tiongkok, dan Republik Sosialis Vietnam |
| Keputusan Dirjen Bea Cukai Nomor 166/BC/2014 Tentang Penetapan Pejabat / Pegawai Pusat Kontak Layanan (Contact Center) |
| Keputusan Dirjen Bea Cukai Nomor 165/BC/2014 Tentang Pusat Kontak Layanan (Contact Center) |
| Keputusan Dirjen Bea Cukai Nomor 154/BC/2014 Tentang Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/KMK.08/2014 Tentang Strategi Pengelolaan Utang Negara Tahun 2014-2017 |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.05/2014 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta Pada Kementerian Kesehatan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2014 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014 |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.01/2014 Tentang Pengadaan Langsung Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Keuangan |
| SE Dirjen Bea Cukai Nomor 10/BC/2014 Tentang Jam Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Selama Bulan Ramadhan 1435 H |
| SE Dirjen Bea Cukai Nomor 9/BC/2014 Tentang Petunjuk Teknis Prosedur Kepabeanan Atas Pemasukan dan Pengeluaran Kapal Wisata (Yacht) Asing Dalam Rangka Sail Raja Ampat 2014 |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1168/KM.1/2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Yang Bertautan (Standard Operating Procedures - Link) Kementerian Keuangan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2013 Tentang Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Skema ASEAN TADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA) Dengan Menggunakan Sistem Sertifikasi Mandiri (Self Certification) |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 32/BC/2013 Tentang Tata Cara Validasi Terhadap Perusahaan Piloting Dalam Rangka Pengakuan Eksportir Sebagai Authorized Economic Operator (AEO) |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 25/BC/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengujian Laboratoris Dan Identifikasi Barang Di Balai Pengujian Dan Identifikasi Barang |
| SE Dirjen Bea Cukai Nomor 23/BC/2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian Surat Keterangan Asal (SKA) Terkait Dengan Perubahan Operational Certification Procedures Dalam Skema Asean-Korea Free Trade Area (AKFTA) dan Asean Trade-In Goods Agreement (ATIGA) |
| SE Dirjen Bea Cukai Nomor 22/BC /2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Kehumasan dan Penyuluhan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 21/KM.01/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KM.01/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014 |
| SE Dirjen Bea Cukai Nomor 21/BC/2013 Tentang Pedoman Pemberian Informasi Kepabeanan dan Cukai Melalui Media Massa |
| SE Dirjen Bea Cukai Nomor 11/BC/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 Tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara dan Barang Yang Menjadi Milik Negara |