Peraturan Instansi Lain Nomor 9748/PK/05/2014/2063 Tentang Indormation on the Prohibition of Carrying Khat into China | |
Keputusan Dirjen Bea Cukai Nomor 196/BC/2024 Tentang Pelaksanaan Piloting Modul Impor Barang Bawaan Penumpang - BC 2.2 dan Modul Ekspor Barang Bawaan Penumpang Untuk Dibawa Kembali - BC 3.4 pada Tahun 2024 Tahap III | |
Keputusan Dirjen Bea Cukai Nomor 73/BC/2023 Tentang Peresmian Peralihan Wilayah Kerja Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur Dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sumatera Bagian Barat Ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Riau | |
Peraturan Instansi Lain Nomor 28/Tahun/2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia | |
Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 16/BC/2023 Tentang Pengelolaan Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara di Tempat Penimbunan Pabean | |
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 Tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 Tentang Pedoman Layanan lnformasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan | |
Peraturan Instansi Lain Nomor 8/TAHUN/2022 Tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Ikan, Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2021 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA | |
Keputusan Dirjen Bea Cukai Nomor 113/BC/2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Bersama antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana | |
SE Menteri Keuangan Nomor 2/MK.1/2020 Tentang Usaha Pencegahan Penyebaran Corona Virus Desease (Covid-19) di Lingkungan Kementerian Keuangan | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019 Tentang PENYELESAIAN TERHADAP BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI, BARANG YANG DIKUASAI NEGARA, DAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA | |
Keputusan Dirjen Bea Cukai Nomor 260/BC/2018 Tentang PENETAPAN AMBASSADOR FASILITAS KEPABEANAN | |
SE Dirjen Bea Cukai Nomor 15/BC/2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Kehumasan, Publikasi, dan Dokumentasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai | |
Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 8/BC/2018 Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENYANDERAAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.04/2017 Tentang PENGGUNAAN SENJATA API DINAS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | |
Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 11/BC/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Mitra Utama Kepabeanan | |
Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 5/BC/2017 Tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu | |
Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 44/BC/2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan, Pengelolaan, Pembagian, dan Pertanggungjawaban Premi | |
Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 41/BC/2016 Tentang Tata Kerja Laboratorium Bea dan Cukai dan Mobile Laboratorium Bea dan Cukai | |
Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 22/BC/2016 Tentang PETUNJUK TEKNIS PENGAMBILAN CONTOH BARANG DAN PELAKSANAAN PENGUJIAN LABORATORIS SERTA IDENTIFIKASI BARANG DI BALAI PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.01/2015 Tentang Penegakan disiplin dalam kaitannya dengan tunjangan khusus pembinaan keuangan negara di lingkungan kementerian keuangan | |
Keputusan Dirjen Bea Cukai Nomor 80/BC/2015 Tentang Pelaksanaan uji coba dan penerapan secara penuh (mandatory) sistem pertukaran data elektronik atas penyampaian pemberitahuan pabean pada kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madya pabean b bandar lampung dan kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madya pabean ngurah rai | |
Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 25/BC/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan | |
SE Dirjen Bea Cukai Nomor 10/BC/2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan DJBC Melalui Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) |