Direktori Peraturan DJBC
Menjadi Sistem Terlengkap Untuk Browse Peraturan Terkait Dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisal |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2022 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.010/2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Pakaian dan Aksesori Pakaian |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157 /PMK.010/2021 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kertas Sigaret Dan Kertas Plug Wrap Non-Porous |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.010/2020 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kain |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.010/2021 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindak Pengamanan Terhadap Impor Produk Kain |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.010/2020 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Evaporator Tipe Roll Bond dan Tipe Fin |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.010/2016 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Hot Rolled Plate (HRP) Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura dan Ukraina |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.010/2015 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk H Section dan I Section Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.010/2015 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk I dan H Section Dari Baja Paduan Lainnya |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/KMK.11/2014 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindak Pengamanan Terhadap Impor Produk Benang Kapas Selain Benang Jahit |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.011/2014 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan Yang Disepuh Atau Dilapisi Dengan Timah Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Republik Korea, Dan Taiwan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.011/2012 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara terhadap Impor Tepung Gandum |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.011/2012 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Barang Yang Berbentuk Kotak Atau Matras Atau Silinder Yang Terbuat Dari Kawat Besi Atau Baja, Dengan Diameter Ketebalan Paling Kecil 2 Mm Sampai Dengan Paling Besar 5 Mm, Yang Dianyam Dengan Lilitan Ganda Sehingga Membentuk Lingkaran Heksagonal Sebesar Paling Kecil 50 Mm Sampai Dengan Paling Besar 120 Mm,Yang Disepuh Atau Dilapisi Dengan Seng Atau Plastik/ PVC |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 56/BC/2012 Tentang Ujicoba Penerapan Sistem Pintu Otomatis Tempat Penimbunan Sementara (Auto Gate System) Pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 48/BC/2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan Tidak Dalam Gulungan Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura dan Ukraina |
| Peraturan Instansi Lain Nomor 4/KN/2012 Tentang Petunjuk Penyelesaian Bongkaran Barang Milik Negara Karena Perbaikan (Renovasi, Rehabilitasi, atau Restorasi) |
| Surat Direktur Jenderal Nomor 157/BC.8/2011 Tentang Daftar Perusahaan Asuransi umun yang Dapat Memasarkan Produk Customs Bond dan Excise Bond |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 Tentang Penyelesaian terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Dikuasai Negara dan Barang yang Menjadi Milik Negara |
| Keputusan Dirjen Bea Cukai Nomor 51/BC/2011 Tentang Pelimpahan Wewenang keada Direktur Teknis Kepabeanan, Direktur Fasilitas Kepabeanan, Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cuaki, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dan Kepala Kantor Pengawasan dna Pelayanan Bea dan Cukai, untuk dan atas Nama Menteri Membuat dna Menandatangani Keputusan tentang Pemebrian Izin Penggunaan Jaminan dalam Rangka Kepabeanan |
| Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/11/2011 Tentang Pengangkutan Rotan Antar Pulau |
| Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan Perdagangan |
| Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 Tentang barang Dalam Keadaan Terbungkus |