Direktori Peraturan DJBC
Menjadi Sistem Terlengkap Untuk Browse Peraturan Terkait Dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 | Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 11/BC/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Detasering Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 30/BC/2019 Tentang Tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 30/BC/2017 Tentang MANAJEMEN TALENTA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 22/BC/2017 Tentang BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR PENELITIAN DOKUMEN KEPABEANAN DAN CUKAI |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 19/BC/2017 Tentang BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR ANALISIS DALAM RANGKA PERUMUSAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI SERTA MELAKUKAN PENGUJIAN KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 14/BC/2017 Tentang BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN EVALUASI AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 13/BC/2017 Tentang BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR PEMERIKSAAN IDENTIFIKASI DAN KLASIFIKASI BARANG SECARA LABORATORIS |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 38/BC/2016 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-03/BC/2014 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS SERAGAM, ATRIBUT, DAN KELENGKAPANNYA BAGI PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 35/BC/2016 Tentang PEDOMAN PENATAAN, MONITORING DAN EVALUASI ORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 11/BC/2016 Tentang PEROMAN PELAKSANAAN PENGUMANDAHAN (DETASERING) PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 5/BC/2015 Tentang Sistem Aplikasi Kepegawaian |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 Tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.04/2014 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa bea dan Cukai dan Angka Kreditnya |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2014 Tentang Pejabat Pengganti di Lingkungan Kementerian Keuangan |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.01/2011 Tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 56/BC/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-44/Bc/2010 Tentang Pakta Integritas Pegawai Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.01/2011 Tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Keuangan |
| Keputusan Dirjen Bea Cukai Nomor 64/BC/UP.9/2010 Tentang Mutasi para Pejabat Eselon IV di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 180/KMK.01/2009 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada pada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk Menandatangani Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian dan lain sebagainya di Bidang Kepegawaian |
| Keputusan Dirjen Bea Cukai Nomor 31/BC/2009 Tentang Penetapan Jumlah Pejabat Eselon III, IV dan V pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
| Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Struktural |
| Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil - PNS |
| Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural |
| Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok kepegawaian |
| Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian |