Direktori Peraturan DJBC
Menjadi Sistem Terlengkap Untuk Browse Peraturan Terkait Dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.011/2010 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Polyester Staple Fiber dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.011/2010 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor H Section dan I Section dari Negara Republik Rakyat Tiongkok |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 28/BC/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-21/BC/2009 Tentang Pemberitahuan Pabean Pengangkutan Barang |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 23/BC/2009 Tentang Pemberitahuan Pebean dalam rangka pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke tempat yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 21/BC/2009 Tentang Pemberitahuan Pabean Pengangkutan Barang |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 Tentang Pemberitahuan Pabean |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 Tentang Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor |
| Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan |
| Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 Tentang TIM Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor |
| Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/6/2005 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Intan Kasar |
| Keputusan Dirjen Bea Cukai Nomor 205/BC/2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 557/KMK.04/2002 Tentang Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 Tentang Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Impor |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/KMK.05/2000 Tentang Perubahan ketiga atas peraturan menteri keuangan nomor 101/kmk.05/1997 tentang pemberitahuan pabean |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2000 Tentang Perubahan kedua atas keputusan menteri Keuangan Nomor 101/kmk.05/1997 tentang pemberitahuan pabean |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.05/1998 Tentang Penyempurnaan Formulir Pemberitahuan Pabean atas Impor Barang Penumpang Atau Awak Sarana Pengangkut (BC.2.2) Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 Tanggal 10 Maret 1997 |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 Tentang Pemberitahuan Pabean |
| Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1996 Tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Kepabeanan |
| Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan |