Direktori Peraturan DJBC
Menjadi Sistem Terlengkap Untuk Browse Peraturan Terkait Dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.04/2015 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean |
| Peraturan Pemerintah Nomor 85/TAHUN/2015 Tentang Tempat Penimbunan Berikat |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.04/2015 Tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 10/BC/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2014 tentang Tata cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Skema ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA) Dengan Menggunakan Sistem Sertifikasi Mandiri (Self Certification) |
| SE Dirjen Bea Cukai Nomor 7/BC/2015 Tentang Petunjuk Teknis Prosedur Kepabeanan Atas Pemasukan dan Pengeluaran Kapal Wisata (Yacht) Asing Dalam Rangka Sail Tomini Tahun 2015 dan Sail to Anambas and Natuna 2015 |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2013 Tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk dan / atau Cukai |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 19/BC/2013 Tentang Toko Bebas Bea |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 14/BC/2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas Kapal Yang Telah Dimasukkan Ke Dalam Daerah Pabean Oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional Dan Belum Diselesaikan Kewajiban Pabeannya |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/pmk.011/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.04/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi,Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2011 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea masuk dan Cukai atas Barang Perwakilan Negara Asing dan Pejabatnya |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 Tentang Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.011/2011 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Benang Kapas Selain Benang Jahit (Cotton Yarn Other Than Sewing Thread) |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.011/2011 Tentang perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Pembebanan Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.011/2011 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Berupa Kain Tenunan dari Kapas yang Dikelantang dan Tidak Dikelantang (Woven Fabrics of Cotton, Bleached and Unbleached) |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.011/2011 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit Curah Di Dalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 2011 |
| Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/9/2011 Tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.011/2011 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Hot Rolled Coil dari Negara Republik Korea dan Malaysia |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 16/BC/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Berupa Kain Tenunan dari Kapas yang Dikelantangkan Dan Tidak Dikelantangkan (Woven Fabrics of Cotton, Bleached and Unbleached) |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 10/BC/2011 Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-63/BC/1997 tentang tata cara Pendirian dan Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Berikat |
| SE Dirjen Bea Cukai Nomor 8/BC/2011 Tentang Prosedur Kepabeanan atas Pemasukan dan Pengeluaran Kapal Layar (Yacht) Dalam Rangka Sail Waktobi-Belitong 2011 |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 5/BC/2011 Tentang Tata Laksana Pemberitahuan Manifes Kedatngan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut dalam Rangka Pengangkutan Barang Impor dan Barang Ekspor ke dan Dari Kawasan Pabean di Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu |
| SE Dirjen Bea Cukai Nomor 2/BC/2011 Tentang Optimalisasi Pengawasan Pengangkutam Ekspor dan/ atau Antar Pulau Kelapa Sawit. Crude Palm Oil (CPO) dan Produk Turunannya |
| SE Dirjen Bea Cukai Nomor 1/BC.9/2011 Tentang Kewajiban Pembaruan Angka Pengenal Importir (API) |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2010 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Baeang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2010 Tentang Peraturan Kepabeanan Terhadap Authorized Economic Operator |