Direktori Peraturan DJBC
Menjadi Sistem Terlengkap Untuk Browse Peraturan Terkait Dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.04/2022 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.04/2020 tentang Insentif Tambahan Untuk Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat dan/atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Untuk Penanganan Dampak Bencana Penyakit Virus Corona ( Corona Virus Disease 2019 / Covid-19) |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 9/BC/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.04/2020 Tentang INSENTIF TAMBAHAN UNTUK PERUSAHAAN PENERIMA FASILITAS KAWASAN BERIKAT DAN/ATAU KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR UNTUK PENANGANAN DAMPAK BENCANA PENYAKIT VIRUS CORONA (CORONA VIRUS DISEASE 2019/ COVID-19) |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 Tentang KAWASAN BERIKAT |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 19/BC/2018 Tentang TATA LAKSANA KAWASAN BERIKAT |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 14/BC/2016 Tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor Dari Tempat Penimbunan Berikat Untuk Diimpor Untuk Dipakai |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 Tentang Pusat Logistik Berikat |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 Tentang Kawasan Berikat |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 35/BC/2013 Tentang Kawasan Berikat |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 20/BC/2013 Tentang Penggunaan Profil Risiko Dalam Pelayanan di Tempat Penimbunan Berikat |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.04/2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/Pmk.04/2011 Tentang Kawasan Berikat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.04/2011 |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 17/BC/2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-57/BC/2011 Tentang Kawasan Berikat |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 2/BC/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER- 57/BC/2011 Tentang Kawasan Berikat |
| Surat Direktur Jenderal Nomor 577/BC/2011 Tentang Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Terhadap Kawasan Berikat yang Melakukan Kegiatan Pengolahan Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.04/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 /PMK.04/2011Tentang Kawasan Berikat |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 Tentang Kawasan Berikat |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 57/BC/2011 Tentang Kawasan Berikat |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 587/PMK.04/2004 Tentang Perubahan keenam atas keputusan menteri keuangan nomor : 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat |
| SE Dirjen Bea Cukai Nomor 3/BC/2003 Tentang Penegasan pengertian barang modal dan peralatan/peralatan pabrik sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan menteri keuangan nomor 291/kmk.05/1997 tentang kawasan berikat |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.05/2000 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No. 291/KMK.05/1997 |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 349/KMK.01/1999 Tentang Perubahan keputusan menteri keuangan nomor 219/KMK.05/1997 tentang kawasan berikat sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan menteri keuangan nomor 292/KMK.01/1998 |
| SE Dirjen Bea Cukai Nomor 16/BC/1999 Tentang Penetapan Kawasan Berikat kepada perusahaan yang telah mendapatkan izin kawasan berikat dan entrepot dan entrepot produksi untuk tujuan ekspor (epte) sebelum berlakunya keputusan menteri keuangan nomor 192/KMK.05/1997 tanggal 26 Juni 1997 |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 292/KMK.01/1998 Tentang Perubahan keputusan menteri keuangan nomor 291/KMK.05/1997 tentang kawasan berikat sebagaimana telah disempurnakan dengan keputusan menteri keuangan nomor 547/KMK.01/1997 |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.01/1997 Tentang Penyempurnaan keputusan menteri keuangan nomor 291/KMK.05/1997 |