Bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945  memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah;

Bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokra-si, peran-serta  masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah;