Direktori Peraturan DJBC
Menjadi Sistem Terlengkap Untuk Browse Peraturan Terkait Dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 | Keputusan Dirjen Bea Cukai Nomor 157/BC/2023 Tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat (Mutual Recognition Arrangement On Authorized Economic Operator) Antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan The Federal Authority For Identity, Citizenship, Customs and Port Security of The United Arab Emirates |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154 Tahun 2023 Tentang Penundaan atau Pengangsuran Utang di Bidang Kepabeanan dan Cukai |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153 Tahun 2023 Tentang Pengembalian Penerimaan Negara di Bidang Kepabeanan dan Cukai |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.010/2022 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Korea (Asean-Korea Free Trade Area) |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151 Tahun 2023 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kertas Sigaret Dan Kertas Plug Wrap Non-Porous |
| Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Harga Referensi Crude Palm Oil Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Impor Barang Pekerja Migran Indonesia |
| Keputusan Dirjen Bea Cukai Nomor 138/BC/2023 Tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) CEISA 4.0 Tahap Kelima |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137 Tahun 2023 Tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator) |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 Tahun 2023 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan nomor 188/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Pengadaan Vaksin dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126 Tahun 2023 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan / Atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) |
| Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 114 Tahun 2023 Tentang Harga Referensi Crude Palm Oil Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit |
| Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 113 Tahun 2023 Tentang Harga Patokan Ekspor Dan Harga Referensi Atas Produk Pertanian Dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar |
| Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 112 Tahun 2023 Tentang Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar |
| Keputusan Dirjen Bea Cukai Nomor 111/BC/2023 Tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) Ceisa 4.0 Tahap Keempat Direktur Jenderal Bea dan Cukai |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Buku Rekening Barang Kena Cukai Dan Buku Rekening Kredit |
| Keputusan Dirjen Bea Cukai Nomor 101/BC/2023 Tentang Pelaksanaan Uji Coba (Piloting) Sistem Aplikasi KEK Tahap Ketiga |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 Tentang Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman |
| Keputusan Dirjen Bea Cukai Nomor 88/BC/2023 Tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) Ceisa 4.0 Tahap Ketiga |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The United Arab Emirates) |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2023 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (Comprehenswe Economic Partnership Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The United Arab Emirates) |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2023 Tentang Penelitian Ulang di Bidang Kepabeanan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75 Tahun 2023 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Evaporator Tipe Roll Bond dan Tipe Fin |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.010/2021 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Karpet Dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2023 Tentang Pengenaan Dan Pencabutan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam |