Direktori Peraturan DJBC
Menjadi Sistem Terlengkap Untuk Browse Peraturan Terkait Dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 | Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-IND/PER/3/2011 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan Secara Wajib |
| Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/11/2011 Tentang Ketentuan Ekspor Rotan dan Produk Rotan |
| Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/11/2011 Tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar |
| Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan Perdagangan |
| Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/10/2011 Tentang Penetapan harga patokan ekspor atas barang ekspor yang dikenakan bea keluar |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.011/2011 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Uncoated Writing And Printing Paper Dari Negara Republik Korea |
| Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 Tentang barang Dalam Keadaan Terbungkus |
| Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2011 Tentang Angka Pengenal Impor (API) |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.011/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 Tentang Batasan Kegiatan Dan Jenis Jasa Kena Pajak Yang Atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.011/2011 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit Curah Di Dalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 2011 |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.011/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/Pmk.04/2007 Tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Oleh Pemerintah Pusat Atau Pemerintah Daerah Yang Ditujukan Untuk Kepentingan Umum |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.011/2011 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah Untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial, Dan Kebudayaan |
| Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/9/2011 Tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar |
| Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/9/2011 Tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Turunan Crude Palm Oil yang Dikenakan Bea Keluar |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.011/2011 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhana Di dalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 2011 |
| Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/9/2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/M-DAG/PER/5/2009 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.04/2011 Tentang Tatacara Penagihan Di Bidang Cukai |
| Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/9/2011 Tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.011/2011 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Hot Rolled Coil dari Negara Republik Korea dan Malaysia |
| Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23/M-IND/PER/2/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 90/M-IND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (BJ.D) Secara Wajib |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 23/BC/2011 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi penerimaan Pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
| Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/9/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya |
| Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/8/2011 Tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 22/BC/2011 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.011/2011 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Eksplorasi Minyak Dan Gas Bumi Serta Kegiatan Usaha Eksplorasipanas Bumi Untuk Tahun Anggaran 2011 |