Direktori Peraturan DJBC
Menjadi Sistem Terlengkap Untuk Browse Peraturan Terkait Dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 | Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 8/BC/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-49/BC/2011 Tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 1/BC/2014 Tentang Tata Cara Pemungutan Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.011/2013 Tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 37/BC/2013 Tentang Perubahan Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor PER-52/BC/2012 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 34/BC/2013 Tentang Pengolahan Kembali Atau Pemusnahan Barang Kena Cukai Yang Dibuat Di Indonesia Dalam Rangka Pengembalian Cukai |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 30/BC/2013 Tentang Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol Tahun Anggaran 2014 |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 27/BC/2013 Tentang Pemeriksaan Terhadap Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Yang Tidak Menyampaikan Pernyataan Memiliki atau Tidak Memiliki Hubungan Keterikatan |
| SE Dirjen Bea Cukai Nomor 25/BC/2013 Tentang Pelaksanaan Pemantauan/Informasi Peredaran Hasil Tembakau |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 21/BC/2013 Tentang PEMERIKSAAN TERHADAP PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU YANG TIDAK MENYAMPAIKAN PERNYATAAN MEMILIKI ATAU TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN KETERKAITAN |
| SE Dirjen Bea Cukai Nomor 8/BC/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatacara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Serta Penyediaan Dan Pemesanan Pita Cukai Terhadap Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau yang Memiliki Hubungan Keterkaitan |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 7/BC/2013 Tentang Penelitian Kepala Kantor Untuk Mendapatkan Indikasi Hubungan Keterkaitan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau |
| Surat Direktur Jenderal Nomor 2/BC/2013 Tentang PENELITIAN KEPALA KANTOR UNTUK MENDAPATKAN INDIKASI HUBUNGAN KETERKAITAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 57/BC/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-49/BC/2011 Tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 55/BC/2012 Tentang Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 54/BC/2012 Tentang Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol Tahun Anggaran 2013 |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 53/BC/2012 Tentang Tata Cara Pencampuran dan Perusakan Etil Alkohol yang Mendapat Pembebasan Cukai |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 46/BC/2012 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pencabutan Keputusan Pembebasan Cukai Etil Alkohol Dan Minuman Mengandung Etil Alkohol |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 45/BC/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-54/BC/2011 Tentang Tata Cara Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, Dan Pengangkutan Barang Kena Cukai |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 44/BC/2012 Tentang Pengembalian Cukai atas Pita Cukai yang Rusak atau Tidak Dipakai |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 43/BC/2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-53/BC/2011 tentang Tata Cara Tidak Dipungut Cukai |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 39/BC/2012 Tentang Penetapan Hubungan Istimewa Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau |
| SE Dirjen Bea Cukai Nomor 19/BC/2012 Tentang Pengawasan Minuman Mengandung Etil Alkohol Tradisional Sebagai Barang Kena Cukai yang Tidak Dipungut Cukai |
| SE Dirjen Bea Cukai Nomor 18/BC/2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau serta Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau |
| SE Dirjen Bea Cukai Nomor 16/BC/2012 Tentang Pelayanan Pita Cukai Terkait Pergantian Tahun Anggaran |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.04/2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.04/2009 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai |